Raperda Pertanggungjawaban APBD 2018

KUALA KAPUAS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018 yang dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK RI perwakilan Kalimantan Tengah.

Raperda tersebut diterima langsung Ketua DPRD Kapuas Algrin Gasan didampingi Wakil Ketua I Robert L Gerung dan Wakil Ketua II Indah Purwanti yang diserahkan Wakil Bupati Kapuas HM Nafiah Ibnor, dalam rapat paripurna ke 1 masa persidangan II tahun sidang 2019, Selasa (25/6/2019).

Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dalam pidatonya yang disampaikan Wakil Bupati Kapuas Nafiah Ibnor menyampaikan bahwa raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kapuas tahun 2018 yang sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Tengah dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini setiap tahun, merupakan bentuk pertanggungjawaban tahunan kepala daerah kepada masyarakat melalui DPRD dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan APBD setiap tahun anggaran dan sekaligus sebagai bahan kajian untuk meningkatkan efisiensi, efektibilitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan,” ucap Nafiah.

Sementara itu, Ketua DPRD Kapuas Algrin Gasan mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Kapuas yang telah menyampaikan raperda tersebut.

“Selanjutnya akan dibahas sesuai mekanisme, namun sebelumnya masing-masing fraksi pendukung dewan memberikan pemandangan umumnya,” ujarnya.